Sejak terbitnya Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Menteri Lingkgan Hidup dan Kehutanan No. 08 tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Sorong Selatan berinisiatif menyusun dokumen revisi rencana pengelolaan hutan jangka panjang (RPHJP) dan peta rencana pengelolaannya. Untuk mendukung inisiatif tersebut, FORCLIME mendukung Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat dan KPHP Sorong Selatan melakukan pengumpulan data primer di lapangan selama bulan Oktober–November 2021. Kegiatan survei kondisi sosial, ekonomi dan budaya dilakukan selama 11 hari mulai tanggal 27 Oktober sampai 8 November 2021. Sedangkan survei kondisi biogeofisik dilakukan selama 18 hari mulai tanggal 27 Oktober sampai 13 November 2021.

Data primer tersebut akan digunakan untuk menyusun dokumen revisi RPHJP KPHP Sorong Selatan. Pihak KPH telah merencanakan serangkaian kegiatan lanjutannya meliputi kegiatan diskusi terfokus (FGD), konsultasi publik, analisis tata hutan, dan penyusunan dokumen (revisi RPHJP). Salah satu pendekatan terbaru adalah dokumen RPHJP tersebut akan diunggah ke dalam sistem daring di laman situs Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Untuk informasi yang lebih lanjut, silakan hubungi:
Melanesia Brigite Boseren, Advisor Junior bidang penghidupan (livelihood) pedesaaan, pengelolaan dan konservasi hutan
Nita Yohana, Advisor bidang pengelolaan hutan lestari dan koordinator Provinsi Papua Barat
Mohammad Sidiq, Manajer bidang strategis, pengelolaan hutan lestari dan koordinator Provinsi Papua dan Papua Barat